Komisi I DPR yang membidangi luar negeri akan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk membahas kebijakan blokir konten porno Blackberry Messenger (BBM). Anggota Komisi I Ramadhan Pohan menilai DPR juga perlu mengundang vendor Blackberry, Research in Motion (RIM).
"Untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat," kata salah satu anggota Komisi I Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senin 10 Januari 2011. Untuk masalah ini, lanjut dia, internal komisi akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.
Menurutnya, rencana pemanggilan Tifatul akan dijadwalkan antara pekan ini atau pekan depan. Ramadhan menambahkan bahwa bukan hanya Indonesia yang mengeluh soal Blackberry. India dan Arab Saudi juga demikian. Namun tetap sama saja, pembatasan konten tidak bisa dilakukan. "Karena semua konten data dibawa ke Kanada kan, dan kita nggak punya kemampuan mendeteksi," kata dia.
Dari sisi substansi, lanjut Ramadhan, tujuh poin tuntutan Menkominfo kepada RIM memang bisa disepakati. "Hanya saja, masyarakat malah menangkap lain, yaitu BBM bakal diblokir." Hal ini mengakibatkan miskomunikasi kepada masyarakat yang belum mendapat penjelasan komprehensif tentang kebijakan atau tuntutan menteri itu.
"Sudah nggak jamannya komunikasi dengan gaya ancam-mengancam begitu. Sasarannya kan RIM, tetapi yang bereaksi dan marah masyarakat. Jadi ini masalah komunikasi saja," tegas politisi asal Demokrat itu.
Dia sendiri sepakat dengan substansi tuntutan Menkominfo. "Hanya saja, yang jadi persoalan adalah penerimaan publik, Blackberry itu mau diblokir gara-gara ada konten porno yang tidak bisa dibendung. Padahal itu kan hanya salah satu poin tuntutan saja," kata Ramadhan.
Dengan demikian, kehadiran RIM dalam rapat di DPR penting untuk mendapatkan informasi yang seimbang.
"Untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat," kata salah satu anggota Komisi I Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senin 10 Januari 2011. Untuk masalah ini, lanjut dia, internal komisi akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.
 |
| Ramadhan Pohan |
Dari sisi substansi, lanjut Ramadhan, tujuh poin tuntutan Menkominfo kepada RIM memang bisa disepakati. "Hanya saja, masyarakat malah menangkap lain, yaitu BBM bakal diblokir." Hal ini mengakibatkan miskomunikasi kepada masyarakat yang belum mendapat penjelasan komprehensif tentang kebijakan atau tuntutan menteri itu.
"Sudah nggak jamannya komunikasi dengan gaya ancam-mengancam begitu. Sasarannya kan RIM, tetapi yang bereaksi dan marah masyarakat. Jadi ini masalah komunikasi saja," tegas politisi asal Demokrat itu.
Dia sendiri sepakat dengan substansi tuntutan Menkominfo. "Hanya saja, yang jadi persoalan adalah penerimaan publik, Blackberry itu mau diblokir gara-gara ada konten porno yang tidak bisa dibendung. Padahal itu kan hanya salah satu poin tuntutan saja," kata Ramadhan.
Dengan demikian, kehadiran RIM dalam rapat di DPR penting untuk mendapatkan informasi yang seimbang.
Sumber: vivanews.com
